oleh

Berita Hoax Dan Upaya Mendelegitimasi KPU

-BERITA-63 views

Oleh. Sahran Raden
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023

Mendekati hari pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019 untuk memilih Presiden dan wakil Presiden , DPR, DPD dan DPRD pada 17 April 2019, berbagai kabar bohong (hoax) mulai mendera terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Berita hoaks disebar sebagai upaya mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu, bahwa KPU adalah lembaga yang tidak dipercaya. Kita memiliki penyelenggara pemilu yang melaksanakan pemilu telah berbuat curang sedari awal tahapan. Ancaman ini menjadi serius jika selanjutnya kepercayaan masyarakat terhadap KPU menjadi menurun dan membahayakan hasil pemilu. Begitu target dan tujuan mereka yang mengganggu dan orang jahat yang mengancam pemilu ini terhadap trust KPU. Harapan dari pemilu berkualitas dan demokratis dapat didelegitimasi oleh pihak-pihak yang jahat untuk menghancurkan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Fakta berita Hoax Pemilu
Beberapa fakta yang digulirkan dan mendera KPU selama 2 bulan terkahir ini adalah masalah DPT Ganda dengan jumlah yang sangat fantastis yakni 25 juta pemilih. Mendata orang gila ke dalam DPT, Kotak suara kardus dan terakhir adalah 7 Container surat suara yang di coblos pada pasangan Nomor urut 1 Jokowi – Ma’aruf Amin.

Terhadap fakta berita hoax diatas, memang menguras energi KPU untuk membuktikan kinerjanya menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, independen dan profesional. Untuk 25 juta pemilih ganda telah diselesaikan dengan baik oleh KPU. Prinsip penyusunan data pemilih yang komprehensif, valid dan akuntabel telah dilaksanakan sesuai UU dan Peraturan KPU.

KPU membantah adanya pemilih ganda mencapai 25 juta. Bahkan, KPU menargetkan, jumlah pemilih ganda hanya mencapai 1 % (persen) setelah dilakukan perbaikan.
Kinerja perbaikan DPT ditunjukan KPU dengan baik sampai dengan tahap penetapan DPTHP 2 selesai dengan baik dan diterima semua pihak.

Kemarin publik tersentak dengan adanya berita Hoax terkait 7 Container surat suara yang di kirim dari Cina. Sebelumnya, kabar ini juga diinformasikan melalui Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya. Andi meminta agar kabar adanya tujuh container surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok itu dicek. Namun, saat dicek kembali, cuitan Andi Arief ini sudah dihapus.
Kabar hoax yang beredar itu menyebut ada 70 juta surat suara yang sudah dicoblos di nomor urut 01 dalam tujuh container. Di rekaman itu juga menyebutkan surat suara itu berasal dari China dan sudah disita TNI AL.
Namun KPU memastikan itu berita bohong alias hoax. KPU memastikan kabar terkait adanya tujuh container surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, adalah bohong. Hal itu disampaikan setelah KPU mengecek container di Tanjung Priok. “Tidak ada, itu tidak benar, tidak ada TNI AL yang menemukan itu dan tidak benar. Kata Arief Budiman Ketua KPU. Arief menegaskan kabar surat suara yang berjumlah 70 juta dan sudah dicoblos di nomor 01 itu adalah berita bohong. Pihaknya juga sudah melapor ke polisi mengenai penyebar berita bohong itu. Jadi semuanya itu tidak benar, itu berita bohong.
Faktanya bahwa Surat Suara Pemilu baru akan dicetak pada tanggal 16 Januari 2019. Saat ini masih proses tender, jadi surat suara belum di cetak. Apalagi dikirim dari Cina.

Ancaman Hoax bagi Stabilitas Pemilu

Riset Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia dari Juli hingga September lalu menemukan tak kurang dari 230 kabar bohong beredar di masyarakat. Sekitar 58,7 % (persen) di antaranya berkaitan dengan pemilihan presiden. Sebagian besar menyudutkan calon lawan. Sisanya berusaha membangun citra positif calon tertentu lewat klaim palsu. sejumlah riset di beberapa negara menunjukkan kabar bohong yang terus disebar bisa dianggap sebagai kebenaran. Penyebabnya, para penyebar hoax sangat ahli menyamarkan kebohongan. Pemilih yang kurang kritis pun mudah terjebak dalam “bias konfirmasi”. Mereka cenderung mencari informasi yang mengukuhkan keyakinan atau pilihan politiknya sendiri tanpa menguji kebenaran informasi tersebut.

Hoax politik sejatinya tak hanya merugikan pihak yang diserang. Berkaca pada pemilihan presiden 2014, hoax bermuatan fitnah dan ujaran kebencian terbukti memicu perpecahan di kalangan masyarakat. Untung saja, meski sempat memanas, suhu politik setelah pemilu presiden 2014 bisa kembali ke titik normal.

Berita bohong telah mengancam sendi-sendi kebangsaan terutama toleransi politik dan demokrasi dalam suatu Negara. Pemilu yang diharapkan berjalan dengan damai untuk mentransfer kekuasaan politik Negara, akhirnya menjadi suatu yang mencoreng dan merusak sendi-sendi kebangsaan dan demokrasi di Indonesia.
Penyebaran hoax yang marak terjadi bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas Nasional dan Pemilu Indonesia.
Berita bohong dan ujaran kebencian dapat berdampak pada Keamanan pemilu yang tidak terjamin karena kondisi politik, gangguan intoleransi, gangguan radikalisme mengakibatkan keamanan terganggu dan dampak besarnya adalah terganggunya dan terhambatnya pemilu.

Saat ini sudah seharusnya KPU dan masyarakat bersama sama melawan berita bohong yang menciptakan kondisi pemilu terganggu. Selain melaporkan kepada Polisi terhadap pihak pihak yang diduga jahat menyebarkan berita bohong, juga diminta kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berpemilu yang taat hukum. Begitu pula kepada peserta pemilu bersama membangun kehidupan politik yang damai dan menjalankan aturan pemilu dengan konsisten dan taat hukum.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *