oleh

Maksimalkan Pelayanan Pencalonan : KPU Sulteng Rakor bersama KPU kab/Kota se Sulteng dan Partai Politik

-BERITA-198 views

DALAM rangka memaksimalkan pelayanan dan memberikan kesepahaman bersama dalam masa pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, maka bertempat di Aula KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sabtu, 28 Juli 2018 dilaksanakan kordinasi bersama antara KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kab/ Kota SE Sulteng bersama dengan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

‌hadir dalam kegiatan ini yakni Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua atau anggota KPU kab/Kota yang menangani pencalonan serta pimpinan Partai Politik.

‌proses dan tahapan pencalonan yang telah memasuki tahapan perbaikan tanggal 22-31 Juli 2018, memerlukan kordinasi intensif KPU dan parpol dalam upaya memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap perbaikan dokumen syarat bakal calon baik yang masih berstatus Belum Memenuhi Syarat atau yang telah memenuhi syarat atau penggantian bakal calon.

Terdapat beberapa kondisi dan isu krusial dan secara faktual pada saat masa perbaikan Sampai dengan tanggal 31 Juli 2018. Perbaikan hanya dilakukan terhadap dokumen syarat bakal calon yang belum lengkap atau BMS. Sedangkan terkait dengan penggantian calon. Apabila terdapat Calon yang masih BMS, atau Calon yang MS. Terhadap calon yang MS jika terdapat 5 kondisi. Yakni ; meninggal dunia, ditetapkan Sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya diketahui mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual dan korupsi, diketahui melakukan pencalonan ganda berdasarkan hasil cek pada Silon.
Serta mengundurkan diri dari proses pencalonan yang dibuktikan dgn suket dr parpol yg mengajukan bakal calon dilampiri dgn surat pengunduran diri.

Pengajuan bakal calon pengganti yang BMS pada masa penelitian pertama tetapi berasal dari dapil yang lain maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan TMS dan nama calon tersebut tidak dicantumkan dlm rancangan Daftar Calon Sementara ( DCS)

Pada Masa penelitian dan verifikasi tgl 5-18 Juli itu terdapat beberapa kondisi yang terjadi yakni ;
1. Syarat dokumennya ada statusnya sah, Tidak perlu perbaikan
2. Syarat dokumennya ada statusnya tidak sah, wajib dilengkapi dimasa perbaikan.
3. Syarat calon tidak ada, statusnya tidak sah. Dilakukan perbaikan saat masa perbaikan.

Terhadap hal hal yang perbaikan yang berkaitan dengan syarat bakal calon diantaranya masih terkait dengan :
1. Ijazah, Tdk dilegalisir, foto copy, syarat keterangan pengganti ijazah.
2. Tidak sama antara KTP dan Ijazah, perlu Surat keterangan dari sekolah asal atau pernyataan mutlak yang bersangkutan
3. Tidak sama KTP dengan BB1 atau form pencalonan maka harus ada putusan pengadilan.
4. Surat Keterangan dari RS, puskesmas, pengadilan, harus asli.
5. Juga terkait surat keterangan tidak pernah terpidana dari pengadilan.

Hal lain yang krusial dibahas adalah terkait dengan Pergantian nomor urut dimasa perbaikan hanya kepada Calon yang BMS dan BMS. tapi yang MS dan MS tidak boleh. Yang MS dan BMS tidak boleh.

Selanjutnya masalah lainnya terkait dengan penggantian calon. Terhadap penggantian calon apabilah terdapat hal hal :
1. Terdapat calon yang meninggal dunia : parpol dapat menggantinya. Ketentuannya ; 1. Calon pengganti belum pernah diajukan oleh parpol disetiap jenjang tingkatan pemilu dan atau disetiap daerah pemilihan

2. Terdapat calon yang mengundurkan diri ; -Jika calon yg mundur adalah laki2 parpol Tdk dpt mengajukan penggantian terhadap calon yang bersangkutan
– jika calon yang mengundurkan diri adalah perempuan maka terdapat kondisi ;
– pengunduran diri tersebut Tdk mempengaruhi kuota 30% perempuan, parpol Tdk dapat melakukan penggantian.
– jika pengunduran diri mempengaruhi terhadap kuoata 30% perempuan, Parpol melakukan penggantian perempuan.

3. Terdapat calon ganda hasil cek di Silon telah dipastikan kebenarannya baik ganda antar parpol dan ganda antar dapil dalam semua tingkatan pemilu maka perlu klarifikasi kpd yg bersangkutan, parpol dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.

4. Terdapat bakal calon yg ditetapkan Sebagai terpidana yg telah berkekuatan hukum tetap, parpol dapat mengganti terhadap calon yang bersangkutan.

Selian itu dibahas masalah Penyusunan Rancangan Daftar Calon Sementara ( DCS ) antara lain :
1. DCS Memuat tanda gambar dan nomor urut parpol, nama dan pas Foto terbaru bakal calon.
2. KPU meminta persetujuan kpd parpol sesuai tingkatannya dgn membubuhkan tanda tangan disertai cap parpol terhadap rancangan DCS
3. Jika parpol Tdk membuahkan tanda tangan, maka tahapan pencalonan dilanjutkan.
4. KPU menetapkan rancangan DCS
5. DCS ditandatangan ketua dan anggota KPU
6. Diumumkan selama 7 hari dimediasi lokal atau nasional atau sarana pengumuman lainnya.
7. Menerima tanggapan dan masukan masyarakat paling lama 10 hari terhitung sejak ditetapkan DCS
8. Mengumumkan pemenuhan keterwakilan perempuan dan pelaksanan fakta integritas yg diajukan masing2 parpol. Digaris media cetak lokal dan nasional.
9. Parpol wajib memberi kesempatan kpd calon untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat.
‌Semoga manfaat. ( Tim media KPU Sulteng )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *