oleh

Sengketa Pilkada 2018: Dua Hal Ini Jadi Pedoman MK Putuskan Sengketa Pilkada

-BERITA-166 views

SYARAT  pengajuan permohonan sengketa pilkada ini harus memiliki selisih 0,5 persen sampai dengan 2 persen dan ukuran TSM. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima sekitar 70 permohonan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dimohonkan pasangan (paslon) calon kepala daerah di berbagai daerah pasca digelarnya Pilkada Serentak 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota pada 27 Juni 2018 lalu. Jumlah permohonan ini lebih banyak dibanding permohonan sengketa pilkada pada 2017 yang berjumlah 50 permohonan.
Mulai Kamis (26/7), MK telah menggelar sidang pendahuluan 35 permohonan. Rinciannnya: 23 permohonan sengketa Pilkada Kabupaten Sinjai (2 permohonan), Bogor, Bangkalan (2 permohonan), Banyuasin, Subang, Lahat, Kerinci, Deiyai (2 permohonan), Padang Lawas, Bolaang Mongondow Utara, Sanggau, Tabalong, Belitung, Biak Numfor, Sumba Barat Daya, Pulang Pisau, Aceh Selatan, Rote Ndao (3 permohonan).

Lalu, 6 permohonan sengketa Pilkada Kota Gorontalo, Palembang, Padang Panjang, Baubau (2 permohonan), Madiun. Dan, 6 permohonan sengketa Pilkada Provinsi Lampung (2 permohonan), Sulawesi Tenggara, Papua, Sumatera Selatan, Maluku Utara.

Sementara sidang pendahuluan 35 permohonan lain digelar Jumat (27/7). Rinciannya: 25 permohonan sengketa Pilkada Kabupaten Dairi, Konawe, Pemekasan, Tapanuli Utara (2 permohonan), Timor Tengah Selatan, Cirebon, Parigi Moutong, Kolaka, Kepulauan Talaud, Bantaeng, Donggala, Pinrang, Mimika (5 permohonan), Memberano Tengah, Manggarai Timur, Puncak, Sampang, Maluku Tenggara, Kapuas, Alor. Lalu, 7 permohonan sengketa Pilkada Kota Pare-pare, Makassar, Cirebon, Tegal, Bekasi, Serang, Subulussalam, Palopo. Dan 1 permohonan sengketa Pilkada Provinsi Maluku.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono Suroso mengatakan pedoman MK mengadili dan memutus sidang sengketa pilkada ini tetap mengacu Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada Persyaratan ini diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada. Pasal 158 UU Pilkada ini mengatur syarat pengajuan permohonan sengketa pilkada ini harus memiliki selisih 0,5 persen sampai dengan 2 persen sesuai jumlah penduduk daerah setempat dari total hasil rekapitulasi penghitungan suara sah yang ditetapkan KPUD setempat.

Selain itu, MK berpedoman pada syarat ukuran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terhadap setiap dalil berbagai pelanggaran yang dituduhkan dalam penyelenggaraan pilkada. Misalnya, jika dalam sidang terbukti pasangan calon kepala yang digugat kemenangannya melakukan pelanggaran money politic secara TSM yang mempengaruhi hasil perolehan suara paslon. Fakta ini dapat menjadi alasan MK mengabulkan permohonan dengan memerintahkan pemungutan suara ulang atau diskualifikasi pasangan calon.

“Jadi tidak semata-mata soal selisih suara, tetapi juga melihat dampak pelanggarannya apakah masuk TSM atau tidak? Ini menjawab (tudingan) bahwa MK bukan hanya Mahkamah kalkulator,” kata Fajar di Gedung MK Jakarta.
Dia menjelaskan permohonan sengketa pilkada biasa mengandung tudingan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada. Seperti pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada, adanya money politic, hingga mobilisasi untuk mengarahkan pemilih. “Tetapi, tudingan itu harus disertai bukti-bukti termasuk dalil adanya money politic secara TSM atau tidak?”

Dalam sidang pendahuluan ini, kata Fajar, setelah pemohon memaparkan materi dalil-dalil permohonannya. Selanjutnya, KPUD dan Bawaslu menyampaikan jawaban atas semua permohonan yang disidangkan karena keduanya selalu menjadi pihak termohon. “Setelah sidang pendahuluan dua hari ini, KPU dan Bawaslu harus memberikan jawaban secara tertulis sebagai bantahan dari permohonan,” terangnya.

Selanjutnya, saat sidang pemeriksaan, baik itu pemohon, termohon, maupun pihak terkait diberi kesempatan secara seimbang dalam proses pembuktian atau memberi keterangan (saksi/ahli). “Nantinya, semuanya bisa terungkap dalam persidangan,” katanya.
Seperti diketahui, setelah sidang pendahuluan yang berlangsung selama dua hari ini, semua permohonan sengketa pilkada ini akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 6-8 Agustus 2018. Selanjutnya, pembacaan putusan dismissal pada 9-15 Agustus 2018 terkait pemeriksaan syarat formil dalam setiap permohonan seperti syarat selisih suara, legal standing.
Apabila, permohonan sengketa pilkada yang memenuhi syarat selisih maksimal 2 persen suara akan berlanjut ke sidang pleno (pembuktian) pada 16 Agustus-10 September 2018. Lalu, pembahasan sidang pleno RPH dijadwalkan pada 12-17 September 2018. Dilanjutkan, sidang pengucapan putusan akhir pada 18-26 September 2018. ( Dipublikasikan dari berita Kompas com)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *